REVITALISASI pertanian , perikanan dan kehutanan

Oleh Roberto Indonesia

Jumat, 01 Mei 2015

Bagikan :

Tweet

REVITALISASI

PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Disusun guna memenuhi niai mata kuliah Geografi Pertanian

Disusun Oeh :

Nama               :           ALFIAN ADESTYA PUTRA

NIM                :           3201412039

Pendidikan Geografi

Universitas Negeri Semarang

2014

REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN,

DAN KEHUTANAN

Pendahuluan

Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dan menyumbang terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), ekspor nonmigas, serta penyerapan tenaga kerja nasional. Sektor ini juga berperan besar terhadap ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, pengembangan wilayah, dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pada tahun 2006 PDB sektor pertanian tumbuh sekitar 3,0 persen, dengan rincian pertumbuhan tanaman bahan makanan sebesar 2,7 persen, perkebunan sebesar 3,2 persen, peternakan sebesar 3,0 persen, dan perikanan sekitar 6,0 persen. Nilai ekspor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan pada tahun yang sama mencapai US$3,4 miliar atau meningkat 18,2 persen dibandingkan tahun 2005 yang mencapai US$2,6 miliar. Nilai ekspor ini merupakan 3,4 persen dari total nilai ekspor nonmigas.

Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian pada tahun 2006 mencapai 40,1 juta orang atau sekitar 42,0 persen dari total tenaga 19 – 2 kerja nasional. Dari total tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, sebesar 6,1 juta orang bekerja pada bidang perikanan, dan 13,9 juta orang pada bidang kehutanan. Pertumbuhan sektor pertanian yang cukup baik pada tahun 2006 tersebut telah meningkatkan pula kesejahteraan petani. Nilai tukar petani pada bulan Desember 2006 mencapai 106,4 atau naik 7,6 persen dibandingkan akhir tahun 2005. Peningkatan kesejahteraan yang lebih signifikan harus terus dilakukan.

Pada tahun 2007 sektor pertanian, yang mencakup tanaman  pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, direncanakan minimal tumbuh sebesar 2,7 persen. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, penyerapan tenaga kerja diharapkan sebesar 43,7 persen dari tenaga kerja nasional. Selain itu, sumbangan terhadap ekspor nonmigas diperkirakan mencapai 6,9 persen dari total nilai ekspor nonmigas atau kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 15 persen. Sektor pertanian juga berperan besar untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi hak atas pangan. Dalam tahun 2007, tantangan pembangunan sektor pertanian masih cukup berat. Sektor pertanian dalam semester I tahun 2007 tumbuh 0,7 persen dibandingkan semester yang sama tahun 2006 terutama karena mundurnya musim tanam padi Oktober 2007 – Maret 2008.

Untuk mencapai sasaran tersebut, 4 (empat) fokus kebijakan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah (1) ketahanan pangan nasional; (2) peningkatankualitas pertumbuhan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;(3) pengembangan diversifikasi ekonomi dan infrastruktur perdesaan; dan (4) pengembangan sumber daya alam sebagai sumber energi berkelanjutan yang terbarukan (renewable energy).

Beberapa permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasinya agar revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan dapat mencapai sasaran diuraikan dalam bagian berikut ini.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Sektor pertanian secara umum menghadapi masalah rendahnya perkembangan produksi dan mutu komoditas serta nilai tambah yang dapat dinikmati petani sehingga kesejahteraan petani belum dapat meningkat setara dengan pelaku usaha lain. Meskipun demikian, masing-masing memiliki permasalahan khusus yang berbeda sebagaimana diuraikan berikut ini.

Dalam mengamankan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani, beberapa masalah yang dihadapi dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu (1) masih rentannya produksi padi sebagai akibat banyaknya bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2006; (2) rendahnya tingkat produktivitas ternak dan belum berfungsinya sistem kesehatan hewan nasional, terutama di daerah-daerah yang dapat mengganggu produksi dankeamanan pangan hasil ternak; (3) rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas hasil perkebunan dan hortikultura meskipun luas lahan terus bertambah karena adanya investasi; (4) sistem penyuluhan yang belum berfungsi penuh di daerah-daerah yang masih perlu terus diperkuat untuk dapat memperlancar diseminasi dan penerapan teknologi produksi, pengolahan, dan peningkatan mutu hasil; dan (5) optimalisasi dan rehabilitasi lahan serta jaringan irigasi, jalan desa, dan jalan usaha tani yang masih memerlukan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, pembangunan perikanan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan antara lain (1) masih banyaknya kegiatan illegal fishing serta tumpang tindih kewenangan dalam pemberian izin usaha perikanan di daerah; (2) belum kondusifnya iklim usaha, sistem permodalan, dan investasi  bagi nelayan dan pembudidaya ikan; (3) belum memadainya sarana dan prasarana produksi dan pengolahan perikanan; (4) rendahnya kualitas SDM dan belum memadainya kegiatan penyuluhan danpendampingan teknologi; (5) rendahnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan dan pengolahan yang berakibat pada rendahnya mutu nilai tambah, dan daya saing produk perikanan; (6) adanya hambatannontarif perdagangan hasil perikanan dengan diberlakukannya standar mutu dan keamanan pangan oleh negara-negara importir; (7) meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga BBM; (8) terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya perikanan antarkelompok nelayan antardaerah; (9) terbatasnya penyediaaninduk, benih, dan pakan ikan bermutu serta buruknya irigasi pada perikanan budidaya; dan (10) menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil akibat eksploitasi berlebih.

Beberapa permasalahan yang mendorong untuk dilaksanakannya revitalisasi kehutanan adalah (1) lemahnya sistem penataan kawasan hutan yang belum didukung oleh tata ruang hutan yang mantap; (2) lambatnya pelaksanaan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi; (3) pemanfaatan hutan yang belum berpihak pada masyarakat dan masih bertumpu pada hasil hutan kayu; (4) iklim investasi, pendanaan perbankan, penegakan hukum atas kepemilikan lahan, dan tumpang tindih kepentingan antarsektor yang masih terjadi yang mengakibatkan rendahnya investasi hutan tanaman industri dan produksi hasil hutan nonkayu; dan (5) belum adanya perhatian dan dukungan masyarakat pada konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, langkah kebijakan yang ditempuh serta hasil yang sudah dicapai sampai dengan pertengahan tahun 2007 diuraikan dalam bagian berikut

II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai

A. Revitalisasi Pertanian

Sebagai penjabaran dari RPJMN dan Rencana Strategis Pembangunan Pertanian, permasalahan-permasalahan tersebut di atas telah diupayakan untuk diatasi dengan berbagai langkah bersama pemerintah daerah maupun masyarakat. Secara umum terdapat lima langkah mendasar revitalisasi pertanian yang pelaksanaannya masih dalam proses penyelesaian, yaitu yang disebut dengan Pancayasa, yang terdiri dari (1) pembangunan/perbaikan infrastruktur pertanian, termasuk infrastruktur perbenihan, riset dan sebagainya; (2) penguatan kelembagaan petani melalui penumbuhan dan penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani; (3) perbaikan penyuluhan melalui penguatan lembaga penyuluhan dan tenaga

penyuluh; (4) perbaikan pembiayaan pertanian melalui perluasan akses petani ke sistem pembiayaan; dan (5) penciptaan sistem pasar pertanian yang menguntungkan petani/peternak. Langkah mendasar tersebut penting untuk dapat dilakukan agar dukungan yang diberikan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian akan berkelanjutan.

Dalam rangka mengatasi rentannya ketahanan pangan sebagai akibat berfluktuasinya produksi padi akibat bencana alam pada awal tahun 2006, kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan produksi padi dan bahan pangan pokok lain sehingga ketersediaan

pangan akan terwujud pada semua wilayah dan setiap rumah tangga akan dapat mengakses pangan untuk mencukupi kebutuhan konsumsinya. Sasaran peningkatan produksi pada tahun 2007 dengan penambahan sasaran peningkatan produksi beras sebesar 3,1 juta ton gabah kering giling adalah sebesar 58,1 juta ton gabah kering giling.

Langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan peningkatan produktivitas dan luas tanam padi dan palawija, serta penurunan susut panen dan pascapanen. Langkah pokok ini didukung dengan melakukan perbaikan jaringan irigasi terutama pada tingkat petani, memperbaiki jalan usaha tani dan jalan desa, serta melakukan pembinaan untuk meningkatkan produktivitas dan pengendalian hama penyakit tanaman. Selanjutnya, untuk mendukung produksi ini, pemerintah menyediakan pula subsidi pupuk sebesar Rp5,8 triliun, subsidi benih sebesar Rp125 miliar, serta subsidi suku bunga kredit ketahanan pangan sebesar Rp114 miliar.

Untuk mengatasi terbatasnya penggunaan mesin pertanian yang sangat menentukan dalam peningkatan efisiensi produksi, pemerintah juga menyediakan bantuan uang muka alat mesin pertanian. Bantuan uang muka untuk alat prapanen ditujukan untuk memperpendek masa pengolahan tanah sehingga lahan dapat dimanfaatkan secara optimal, sedangkan bantuan untuk memperoleh alat pascapanen dapat menurunkan susut pascapanen, terutama untuk padi agar produksi padi dapat menurun susutnya dan meningkat mutunya sehingga petani menerima harga yang memadai.

Selain itu, dilakukan pula pengembangan cadangan pangan, terutama cadangan beras pemerintah agar pemerintah memiliki cadangan untuk mengantisipasi apabila ada masalah pangan karena bencana maupun gejolak harga yang terjadi dalam masyarakat. Cadangan pemerintah itu didukung pula dengan pengembangan cadangan pada tingkat masyarakat, sehingga masyarakat secara swadaya mampu mencegah dan mengatasi masalah pangan pada tingkat lokal. Pengembangan cadangan pangan pemerintah tersebut juga merupakan langkah pemerintah untuk mengendalikan harga gabah pada tingkat produsen yang cenderung rendah pada saat panen raya. Pembelian pemerintah ini dilakukan oleh Perum Bulog dengan target pembelian gabah dan beras dalam negeri sebesar 1,8 juta ton setara beras. Sementara itu, dilakukan pula pembelian gabah melalui dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi perdesaan (DPMLUEP) dengan anggaran sebesar Rp292,3 miliar.

Sebagai akibat merebaknya kasus flu burung yang dialami sejak akhir tahun 2004 dan masih terjadi sampai awal tahun 2006, dilakukan pula langkah-langkah pengendalian dampak flu burung dan penyakit ternak lain juga perlu dilakukan agar bahan pangan yang tersedia, terutama bahan pangan hasil ternak yang menjadi sumber protein penting aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pengendalian dampak flu burung pada ternak dilakukan dengan meningkatkan surveillance untuk memantau perkembangan kesehatan ternak masyarakat dan melakukan langkah dini untuk mencegah perluasan lebih lanjut. Koordinasi pengendalian flu

burung yang diperkuat dengan pembentukan Komite NasionalPengendalian Flu Burung dan Pandemi Influenza ditingkatkan dengan penerbitan Inpres No. 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung. Dengan kedua perangkat hukum ini, sosialisasi dan konsolidasi pengendalian flu burung di daerah-daerah semakin ditingkatkan. Langkah ini memperluas kesadaran tentang bahaya flu burung dan kesadaran tentang pentingnya pemeliharaan ternak secara sehat agar hasil ternak aman dikonsumsi dan pemeliharaan ternak tidak membahayakan manusia. Keamanan bahan pangan protein ini sangat penting untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas yang memerlukan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup dan memenuhi syarat gizi yang seimbang.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, masalah distribusi juga ditangani agar bahan pangan yang sudah ditingkatkan ketersediaannya melalui langkah-langkah tersebut sampai ke tingkat rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Untuk kelancaran distribusi pangan ini, langkah yang dilakukan adalah terus mengembangkan koordinasi sistem distribusi pangan yang didukung dengan pengembangan dan pemanfaatan kelembagaan petani untuk melancarkan distribusi serta mengembangkan model-model distribusi yang efisien. Pengembangan sistem distribusi pangan telah berhasil memetakan sentra-sentra distribusi beras dan aliran distribusi beras, terutama di pusat-pusat perdagangan beras. Selanjutnya, untuk mengawasi pergerakan harga secara dini, BPS juga meningkatkan pengamatan harga beras pada tingkat konsumen  dengan frekuensi yang lebih tinggi. Dengan demikian, distribusi yang dilakukan melalui mekanisme pasar akan dapat terpantau dengan baik dan masalah distribusi yang ada dapat ditangani bersama antara pemerintah dan masyarakat secara baik.

Meskipun sistem distribusi terus disempurnakan fungsinya, disadari masih ada sebagian masyarakat yang tidak dapat menjangkau pangan dengan baik untuk mencukupi kebutuhan konsumsinya. Dalam kaitan ini, pemerintah mengembangkan sistem isyarat/peringatan dini rawan pangan agar rawan pangan dapat dicegah dan diatasi sedini mungkin. Untuk kelompok masyarakat yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan, pemerintah menyediakan pula penjualan beras bersubsidi yang dikenal dengan raskin. Jumlah subsidi raskin pada tahun 2007 sebesar Rp6,7 triliun atau setara dengan 1,9 juta ton beras.

Langkah yang bersifat jangka menengah juga dilakukan melalui pengembangan pangan lokal. Pengembangan pangan lokal ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keragaman konsumsi pangan agar tidak tergantung pada beras terutama untuk daerah-daerah yang bukan sentra produksi beras sehingga kebutuhan pangan mereka dapat dicukupi secara lokal. Manfaat lain adalah agarrumah tangga lebih dapat menjangkau bahan pangan sesuai dengankondisi lokal serta merupakan peluang untuk diversifikasi usaha dan pendapatan. Sejalan dengan desentralisasi, upaya-upaya mewujudkan ketahanan pangan tersebut, baik di sisi produksi, distribusi, maupun peningkatan akses terhadap pangan tersebut didukung dengan penyuluhan, pendampingan, dan koordinasi, baik antarsektor maupun antara pusat dan daerah serta antardaerah. Langkah ini  sangat penting untuk terus dilakukan karena ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat. Pada tingkat desa diperkuat pula upaya lokal untuk mengatasi masalah pangan dengan membetuk desa mandiri pangan (Desa Mapan). Pembentukan Desa Mapan ini adalah untuk meningkatkan keterpaduan langkah-langkah yang selama ini dilakukan untuk mengatasi ketahanan pangan di daerah, baik di sisi ketersediaan, diversifikasi pangan, pemanfaatan pekarangan serta cadangan pangan lokal. Pada tahun 2006 sebanyak 220 desa di 107 kabupaten yang dibina menjadi Desa Mapan, danpada tahun 2007 diperluas ke 604 desa di 180 kabupaten. Dengan demikian, langkah yang dilaksanakan akan berkesinambungan untuk menjaga ketahanan pangan secara berlanjut dan lestari.

Masalah produktivitas dan pertumbuhan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan diatasi dengan kebijakan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan. Langkah ini didukung pula dengan optimalisasi pendayagunaan sumber daya perikanan secara lestari, sedangkan peningkatankualitas pertumbuhan dalam bidang kehutanan ditempuh dengankebijakan perbaikan pengelolaan hutan dan peningkatan hasil hutannonkayu.

Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan pertanian adalah dengan meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas perkebunan, peternakan, dan hortikultura. Dengan peningkatan produktivitas dan produksi ini, akan terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam bidang pertanian. Kegiatan usaha di ketiga subsektor ini memiliki tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibanding usaha tani pangan sehingga peluang untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani sangat besar.

Peningkatan produksi ketiga subsektor ini juga mendukung ekspor nonmigas dan menyediakan bahan baku industri pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, ditempuh upaya peningkatan investasi dan peremajaan kebun, terutama kebun rakyat, peningkatan produksi daging, serta peningkatan produksi sayur dan buah-buahan. Langkah ini didukung dengan penyediaan benih dan bibit bermutu, penyediaan sarana dan prasarana produksi, penyebaran dan penerapan berbagai teknologi baru, serta penyuluhan dan pendampingan. Fungsi penyuluhan dan pendampingan ini ditingkatkan secara signifikan dengan melakukan revitalisasipenyuluhan secara komprehensif. Dalam tahun 2007 sebagai hasilditerbitkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, fungsi penyuluhan secara menyeluruh ditingkatkan melalui (1) bantuan biaya

operasional penyuluh; (2) penyediaan sarana penyuluhan; (3) pemfungsian kembali balai penyuluhan yang berada pada tingkat kecamatan agar layanan penyuluhan lebih dekat ke masyarakat; (4) peningkatan jumlah penyuluh; dan (5) koordinasi untuk meningkatkan fungsi penyuluhan dan diseminasi teknologi secara lebih terpadu.

Untuk mengatasi keterbatasan modal, pemerintah menyediakan subsidi bunga untuk kredit revitalisasi perkebunan dan bantuan untuk penjaminan melalui skim pelayanan pembiayaan pertanian (SP3). Sementara itu, untuk membantu petani kecil yang memiliki kesulitan menjangkau sumber permodalan, pemerintah menyediakan bantuan modal baik melalui penguatan modal usaha kecil (PMUK), lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3) dan bantuan langsung masyarakat (BLM). Dengan penyediaan berbagai bantuan modal ini, usaha ekonomi pertanian secara luas, baik pada tingkat produksi, pengolahan untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah, maupun pemasaran dapat dilakukan oleh petani. Langkah ini sekaligus meningkatkan diversifikasi usaha di perdesaan, baik bagi petani maupun masyarakat desa pada umumnya. Langkah membantu petani, terutama petani kecil, menunjukkan keberpihakan pemerintah untuk membantu petani kecil dan masyarakat perdesaan pada umumnya. Langkah tersebut didukung pula dengan penguatan kelembagaan petani, baik melalui pelatihan, sekolah lapangan, magang, maupun pembinaan untuk membentuk kelompok tani, koperasi, dan bentuk lembaga lain.

Pelaksanaan langkah-langkah di atas telah direalisasikan dengan perbaikan infrastruktur pertanian dengan dana sekitar Rp1,1 triliun. Dana subsidi kredit ketahanan pangan (KKP) penyalurannya secara kumulatif sampai dengan semester I 2007 mencapai sebesar Rp4,6 triliun atau 220 persen dari plafon sebesar Rp2,1 triliun yang disediakan. Sejak tahun 2006 pemerintah telah menyediakan pula dana penjaminan di perbankan yang pada saat ini mencapai Rp0,9 triliun sebagai jaminan bagi petani yang memiliki agunan terbatas.

Berdasarkan perjanjian dengan perbankan, nilai tersebut dapat menjamin kredit pertanian hingga Rp4,5 triliun. Pada masa mendatang skim penjaminan ini akan diperluas dengan melibatkan lembaga penjamin kredit.

Pemberian bantuan modal melalui PMUK pada tahun 2006 telah diberikan untuk membantu penyediaan 250 unit traktor, 916 unit pompa air dan 18 unit silo jagung bagi petani. Selain itu, dilakukan pula pendistribusian benih jagung gratis untuk 270 ribu hektar, benih tanaman perkebunan senilai Rp58 miliar, serta 5.700 ekor bibit sapi untuk mengembangkan pusat perbibitan sapi yangandal. Pada tahun 2007 alokasi dana PMUK 2007 ditingkatkanmenjadi sebesar Rp116 miliar, untuk pengembangan LM3 sebesar  Rp250 miliar, untuk peningkatan produksi dan produktivitas sebesar Rp315 miliar.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, telah disediakan bantuan 5.000 unit kendaraan bermotor dan tambahan biaya operasional sebesar Rp250 ribu/orang/bulan bagi 28 ribu tenaga penyuluh yang ada. Pada tahun 2007 telah diangkat 6.000 orang tenaga harian lepas penyuluh pertanian yang diperkuat pula dengan 1.288 orang tenaga harian lepas pengamat organisme pengganggu tanaman/pengamat hama. Pengamat hama ini disediakan biaya operasional dan insentif untuk pelaksanaan tugas.

Langkah dan dukungan tersebut telah berhasil meningkatkan produksi padi dan jagung serta komoditas palawija lain. Produksi padi yang pada tahun 2006 mencapai sebesar 54,5 juta ton gabah kering giling, pada tahun 2007 (angka ramalan II) diperkirakan mencapai sebesar 55,1 juta ton gabah. Peningkatan ini diperoleh dari adanya peningkatan produktivitas sebesar 1,5 persen meskipun luas panen turun sebesar 0,2 persen. Dengan tingkat produksi ini, hasil  pembelian gabah dan beras mencapai sebesar 1,1 juta ton setara beras atau sebesar 61,1 persen dari total rencana pengadaan beras dalam negeri sebesar 1,8 juta ton.

Hasil pembelian gabah dan beras ini telah berhasil mempertahankan harga gabah pada tingkat produsen rata-rata pada tingkat Rp2.436/kg gabah kering panen (GKP) lebih tinggi dari hargapembelian pemerintah (HPP) gabah untuk GKP yang ditetapkan sebesar Rp2.035. Relatif tingginya harga gabah ini disebabkan pula oleh meratanya waktu panen dan besarnya permintaan gabah/beras yang sempat meningkatkan harga beras sejak akhir tahun 2006 sampai triwulan pertama 2007. Dengan berhasilnya panen di berbagai daerah, harga beras yang pada awal tahun 2007 sempat mencapai sebesar Rp6.000,00-Rp6.500,00/kg pada bulan Juli sudah mencapai rata-rata Rp5.944/kg pada tingkat konsumen. Hasil pengamatan lapangan oleh instansi pertanian di berbagai daerah, tingkat realisasi panen sampai dengan bulan Juli 2007 sudah mencapai 90 persen dari tingkat panen tahun lalu pada periode yang sama, atau 70 persen dari seluruh perkiraan produksi tahun 2007.

Keberhasilan panen padi ini didukung pula dengan peningkatan produksi jagung sebesar 6,9 persen dari tahun lalu, yaitu dari produksi jagung sebesar 11,6 juta ton menjadi 12,4 juta ton pada tahun 2007. Peningkatan produksi jagung ini didukung oleh produksi ubi kayu, ubi jalar, dan kedele. Meskipun menurun, produksi ubi kayu, ubi jalar, dan kedele memperkuat ketersediaan pangan nasional.

Selanjutnya, produksi komoditas pertanian lain juga mengalami peningkatan. Komoditas hortikultura berupa sayur danbuah-buahan yang menyediakan vitamin dan serat untuk mendukung konsumsi gizi seimbang, pada tahun 2006 mengalami peningkatan dengan kisaran antara 0,2 persen sampai 54,3 persen. Produksi jeruk mengalami peningkatan sebesar 18,2 persen dari 2,2 juta ton tahun 2005 menjadi 2,6 juta ton tahun 2006. Produksi durian dan manggis masing-masing meningkat 32,1 persen dan 12,2 persen. Selanjutnya, produksi mangga meningkat 14,8 persen sedangkan produksi pisang mengalami penurunan 2,7 persen. Produksi sayuran, misalnya bawang merah mengalami peningkatan sebesar 8,5 persen, dari 732,6 ribu ton tahun 2005 menjadi 794,9 ribu ton tahun 2006. Produksi komoditas tomat menurun 2,7 persen, dari 647,0 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 629,7 ribu ton pada tahun 2006, sedangkan produksi kentang hanya mengalami peningkatan sebesar 0,2 persen. Usaha hortikultura yang meningkat ini selain meningkatkan ketersediaan bahan pangan juga merupakan sumber pendapatan yang sangat baik dalam rumah tangga petani, sehingga pemerintah terus mendukung pengembangannya dengan menyediakan benih bermutu dan

pembinaan mutu serta keamanan produk.

Selanjutnya, populasi ternak pada tahun 2006 mengalami peningkatan dibanding tahun 2005. Peningkatan tertinggi (18,2 persen) terjadi pada ayam ras petelur dari 84,8 juta ekor pada tahun 2005 menjadi 100,2 juta ekor pada tahun 2006. Populasi ternak ayam buras naik 4,3 persen dari 279,0 juta ekor menjadi 291,1 juta ekor, sapi perah naik 2,2 persen dari 361 ribu ekor menjadi 369 ribu ekor, kambing naik 3,0 persen dari 13,4 juta ekor menjadi 13,8 juta ekor, dan sapi potong naik 2,8 persen dari 10,6 juta ekor menjadi 10,9 juta ekor.

Produksi komoditas perkebunan yang menjadi sumber devisa seperti kelapa sawit, karet, dan kakao juga terus ditingkatkan pengembangannya. Produksi kelapa sawit yang pada tahun 2006 mencapai sebesar 13,4 juta ton, pada tahun 2007 akan ditambah produksinya dengan perluasan kebun sebesar 350 ribu ha dan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat. Peningkatan produksi ini mengantisipasi peningkatan permintaan dari pasar dalam negeri danluar negeri dengan adanya penggunaan minyak sawit untuk bahanbaku nabati sebagai pengganti BBM.

Untuk mempercepat revitalisasi perkebunan ini telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan. Subsidi bunga yang disediakan tersebut akan dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, BNI-46, Bank Bukopin, Bank Nagari, dan Bank Sumut.

Melalui revitalisasi perkebunan, produksi karet, dan kakao juga akan ditingkatkan dengan melakukan peremajaan dan pengendalian penyakit pada kebun karet dan kakao rakyat. Pelaksanaan revitalisasi perkebunan yang dimulai sejak akhir tahun 2006, pada tahun 2007 ini sudah berhasil diseleksi perusahaan intidan pekebun rakyat yang akan melakukan peremajaan dan perluasan kebun untuk ketiga komoditas sebesar 90,6 ribu ha. Perluasan kebun ini diutamakan dilakukan pada lahan-lahan yang sudah memiliki izin usaha tetapi tidak pernah dimanfaatkan sehingga tidak mengkhawatirkan pembukaan hutan baru dan degradasi hutan.

Selanjutnya, peremajaan kebun tebu yang telah dilakukan sejak tahun 2004 melalui akselerasi produksi gula nasional telah meningkatkan produksi gula nasional dari 1,8 juta ton pada tahun 2002 menjadi 2,3 juta ton pada tahun 2006.

Dalam rangka mendukung penyediaan bahan bakar nabati, telah dilakukan peningkatan produksi bibit jarak seluas 345 ribu ha, termasuk pengembangan kebun bibit sebar dan pengembangan percontohan pengolahan jarak di lokasi yang sama. Dengan melakukan langkah-langkah ini, potensi diversifikasi bahan bakar dengan memanfaatkan bahan lokal dapat ditingkatkan.

Selanjutnya, berbagai perbaikan infrastruktur untuk mendukung peningkatan produksi pangan dan pertanian lainnya, telah pula memberi manfaat ganda dalam memberikan lapangan pekerjaan di perdesaan. Perbaikan infrastruktur dengan swadaya masyarakat dengan

nilai sebesar Rp500 miliar, telah memberikan pekerjaan kepada sekitar 10,7 juta orang kerja di daerah perdesaan.

Peningkatan produksi dan pendapatan usaha lain di perdesaan,  telah meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Nilai tukar petani (NTP) yang pada tahun 2005 mencapai indeks sebesar 100,9, pada tahun 2006 meningkat menjadi 102,5. Pada bulan Februari NTP 2007 sudah meningkat menjadi sebesar 109,9. Peningkatan pendapatan petani dan masyarakat perdesaan ini ditunjukkan oleh nilai PDB per tenaga kerja di sektor pertanian. Pendapatan tenaga  kerja pertanian yang pada tahun 2003 sebesar Rp5,1 juta meningkat menjadi Rp5,5 juta pada tahun 2004, dan pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp6,5 juta.

Secara nasional, perkembangan produksi pertanian tersebut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, yang pada tahun 2006 mencapai sebesar 42,3 juta, pada tahun 2007 diperkirakan akan menyerap sebanyak 43 juta. Kontribusi terhadap ekspor juga meningkat. Nilai ekspor komoditas pertanian tahun 2004 sebesar US$9,9 miliar meningkat menjadi US$11,6 miliar pada tahun 2005 dan meningkat lagi menjadi US$14,9 miliar pada tahun 2006.

B. Revitalisasi Perikanan

Kebijakan peningkatan produksi perikanan dilakukan dengan pendayagunaan sumber daya perikanan yang tepat untuk  mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kebijakanpembangunan untuk perikanan-tangkap ditekankan pada pengembangan perikanan-tangkap di perairan/kawasan yang masihbelum/kurang dimanfaatkan, seperti sumber daya ikan laut dalam, laut lepas, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE); dan pengendalian penangkapan di perairan/kawasan telah mengalami overfishing.

Untuk perikanan budi daya, kebijakan pembangunan lebih ditekankan pada pengembangan dan menata kembali perikanan budidaya melalui pola budidaya yang lebih efisien, berdaya saing,  dan berwawasan lingkungan. Kebijakan peningkatan mutu perikanan dilakukan melalui pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi serta pengolahan hasil; melalui pengembangan  dan peningkatan mutu produk perikanan, baik dalam proses produksimaupun pengolahannya.

Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan pada pada tahun 2006 hingga pertengahan tahun 2007, telah dilaksanakan  peningkatkan usaha budi daya perikanan yang dilakukan melalui  pembangunan dan rehabilitasi saluran tambak seluas sekitar 7,6 ribu Ha, optimalisasi 4 balai/loka budi daya, pembangunan, dan  rehabilitasi Balai Benih Ikan/Balai Benih Udang/Balai Benih Ikan  Pantai di 108 lokasi, pengembangan sarana perikanan budi daya bagi  petambak menjadi seluas 47,8 ribu Ha, penyediaan benih bagi kelompok pembudi daya ikan, dan pembangunan unit perbenihan  rakyat (UPR) yang telah beroperasi sejumlah 272.101 unit. Di samping itu, telah dilakukan pula usaha peningkatan produksi perikanan tangkap yang ditempuh melalui upaya pengembangan prasarana dan sarana di 89 unit pelabuhan perikanan yang mencakup  79 unit pelabuhan pendaratan ikan (PPI), 1 unit pelabuhan perikanan samudera (PPS), dan 9 unit pelabuhan perikanan pantai (PPP).

Sementara itu, upaya peningkatan dan pengendalian mutu  hasil perikanan pada tahun 2007 telah dicapai melalui upaya  bimbingan teknis penanganan hasil perikanan dan nilai tambah di 10  lokasi, penyediaan cool box fibreglass di 3 lokasi, pembinaan manajemen mutu terpadu (PMMT), penguatan 39 laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP), fasilitasi jaringan pemasaran di 5 lokasi, pembinaan ekspor di 20 lokasi, pembangunan 8 unit pasar ikan higienis (PIH), pelatihan dan pendampingan serta pengembangan sarana pengeringan dan pengembangan unit pelayanan pengembangan (UPP), sosialisasi standar nasional Indonesia (SNI) untuk rumput laut kering, fasilitasi jaringan pemasaran di 5 lokasi, dan promosi ekspor pada event pameran luar negeri.

Selanjutnya, untuk mendukung peningkatan perikanan tangkap dan nilai tambah perikanan, pada tahun 2007 telah dilakukan upaya  pengembangan riset kelautan dan perikanan, melalui (1) bantuanpaket teknologi yang siap diaplikasikan di masyarakat; (2)bimbingan dan pendampingan selama penerapan bantuan paket teknologi; (3) penyebaran peta fishing ground melalui website; (3) teknologi sistem rantai dingin melalui rancang bangun peti berinsulasi dan inovasi ice maker berbahan dasar air laut; (4) pembuatan pengawet ikan alternatif yang tidak berdampak pada kesehatan manusia; (5) pembenihan jenis-jenis ikan domestik (tuna dan patin hybrid); (6) riset pembudidayaan melalui teknologi tepat guna yang ramah lingkungan; (7) riset pakan dan nutrisi; (8) riset penyakit dan kesehatan ikan; (9) prototipe alat pengolahan produk; (10) peluncuran produk antilin (reagen pendeteksi cepat kandungan formalin dalam produk perikanan); dan (11) riset eksplorasi sumber daya nonkonvensional.

Jika dilihat dari sisi produksi, produksi perikanan mengalami kenaikan sebesar 7,73 persen, yakni dari 6,86 juta ton pada tahun 2005 menjadi 7,39 juta ton pada tahun 2006. Dalam periode 2005- 2006, produksi perikanan tangkap di laut masih mendominasi. Namun, di sisi lain, peningkatan produksi perikanan budi daya masih memiliki potensi dalam memberikan kontribusi peningkatan produksi perikanan di Indonesia. Peningkatan produksi budi daya inidipicu oleh kenaikan produksi budi daya karamba, laut, kolam, tambak, jaring apung dan budi daya sawah. Hal itu menunjukkan bahwa pengembangan usaha budi daya pada saat ini dan pada masa yang akan datang semakin memegang peranan penting dalam pembangunan perikanan sehingga diperkirakan pada tahun 2007 produksi perikanan dapat mencapai 7,5 juta ton.

Peningkatan produksi perikanan telah menyumbang ketersediaan bahan pangan protein hewani untuk mendukung peningkatan kualitas gizi dan diversifikasi pangan bagi masyarakat. Penyediaan ikan untuk konsumsi meningkat sebesar 5,9 persen, yakni dari 5,25 juta ton pada tahun 2005 menjadi 5,56 juta ton pada tahun 2006. Tingkat konsumsi ikan masyarakat juga mengalami kenaikan sebesar 4,51 persen, yakni dari 23,95 kg/kapita/tahun pada tahun 2005 menjadi 25,03 kg/kapita/tahun pada tahun 2006.

Konsumsi ikan diperkirakan pada tahun 2007 akan menjadi 25,8 kg/kapita/tahun. Peningkatan konsumsi ikan tersebut tidak lepas dari program Gemar Makan Ikan yang selalu disosialisasikan. Jika dilihat dari sisi devisa negara, kenaikan produksiperikanan mampu memberikan sumbangan devisa. Volume ekspor  hasil perikanan meningkat sebesar 8,12 persen, yakni dari 0,86 juta ton pada tahun 2005 menjadi 0,93 juta ton pada tahun 2006. Nilai

eskpor hasil perikanan juga mengalami peningkatan sebesar 9,95 persen, yakni dari US$1,91 miliar pada tahun 2005 menjadi US$2,1 miliar pada tahun 2006. Tahun 2006 merupakan tahun pertama nilai ekspor produk perikanan mencapai nilai di atas US$2 miliar. Nilai ekspor hasil perikanan diperkirakan dapat mencapai US$2,18 miliarpada tahun 2007, bahkan kemungkinan bisa melebihi dari angka tersebut.

PDB bidang perikanan mengalami peningkatan sebesar 22,86 persen, yakni dari Rp59,39 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp72,97 triliun pada tahun 2006. Kenaikan tersebut lebih besar dari kenaikan PDB kelompok pertanian dan PDB nasional dan PDB tanpa migas.

Kontribusi PDB perikanan terhadap PDB nasional tanpa migas juga mengalami kenaikan sebesar 1,66 persen, yakni dari 2,41 persen pada tahun 2005 menjadi 2,45 persen pada tahun 2006. Tahun 2007 diperkirakan PDB perikanan mencapai Rp20,25 triliun sampai dengan triwulan I.

C. Revitalisasi Kehutanan

Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan kehutanan, dilakukan kebijakan revitalisasi kehutanan yang dititikberatkan pada upaya revitalisasi industri kehutanan, terutama melalui pembangunan hutan tanaman industri dan peningkatan produksi hasil hutannonkayu. Langkah-langkah yang ditempuh adalah (1) revitalisasi industri kehutanan; (2) pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan; (3) rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber dayaalam; dan (4) pelindungan dan konservasi sumber daya alam. Revitalisasi industri kehutanan dititikberatkan pada pembangunan hutan tanaman industri, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri kehutanan, pada periode tahun 2004-2009 dilakukan pembangunan hutan tanaman yang direncanakan seluas 9 juta ha. Dari luasan tersebut, di antaranya 60 persen (5,4 juta ha) diarahkan untuk hutan tanaman rakyat (HTR) dan 40 persen (3,6 juta ha) dialokasikan untuk hutan tanaman industri (HTI) badan usaha milik negara/swasta (BUMN/BUMS).

Pembangunan HTR tersebut dimaksudkan untuk memberikan akses hukum kepada masyarakat untuk memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman rakyat (IUPHHK HTR) dalam skala kecil. Untuk menyediakan alternatif usaha bagi masyarakat sekaligus meningkatkan suplai bahan baku kayu industri, dikembangkan pula pembangunan hutan rakyat, pengembangan social forestry, dan pengembangan aneka usaha kehutanan khususnya hasil hutan bukan kayu.

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan kebijakan peningkatan investasi baru dalam bidang kehutanan telah dikeluarkan (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara dalam rangka mendorong ekspor hasilhutan; (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut- II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Pada Hutan Produksi, dalam rangka investasi; dan (4)Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi melalui Permohonan dalam rangka investasi. Untuk meningkatkan akses pelaku usaha terhadap lembaga keuangan untuk membuka hutan produksi, pemerintah telah membentuk Badan Layanan Umum (BLU)-Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan (BPPH). Dengan terbentuknya BLU-BPPH ini, investasi pada sektor kehutanan akan tumbuh dan mendukung

pertumbuhan industri kehutanan yang berkelanjutan yang sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Dalam bidang pengusahaan/pemanfaatan hutan beberapa halyang telah dicapai adalah bertambahnya jumlah investasi di hutan alam/hutan tanaman. Dalam tahun 2006-2007 jumlah investasi ini  telah bertambah sebanyak 69 unit dengan total investasi yang masuk US$996,1 juta dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.015 orang per tahun. Sampai dengan bulan Mei 2007 nilai investasi perusahaan pemegang HPH adalah (1) rencana investasi sebesar Rp653 miliar, (2) nilai perolehan sebesar Rp7,3 triliun, dan (3) nilai buku sebesar Rp3,7 triliun, dengan total aset sebesar Rp16,9 triliun, sedangkan pengunaan tenaga kerja di bidang pengusahaan hutan sampai dengan bulan Mei 2007 mencapai sebanyak 33 ribu orang tenaga kerja Indonesia.

Pembangunan HTI (HPH-Tanaman) pada 2006 terealisasi seluas 237,1 ribu ha sehingga total tanaman yang ada sejak 1990 sampai Desember 2006 seluas 3,5 juta ha, yang terdiri atas tanaman HTI (pulp dan pertukangan) seluas 3,1 juta ha, tanaman andalan seluas 439,5 ribu ha, tanaman HPH tanaman campuran (HPH-TC) seluas 2.577 ha dan tanaman swakelola seluas 28,7 ribu ha, sedangkan tenaga kerja yang terserap di HTI-Pulp adalah 5.762  orang, HTI nontrans 2.465 orang, dan HTI trans 477 orang. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang industri telah dilakukan pembaharuan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IU-IPHHK) kapasitas produksi di atas 6.000 m3 per tahun.

Sampai dengan tahun 2006/2007 total pembaharuan IU-IPHHK yang telah diterbitkan sebanyak 143 unit dengan total tenaga kerja yang terserap yaitu 164.878 orang. IU-IPHHK baru yang telah diterbitkan pada tahun 2006 sebanyak 5 unit dengan investasi sebesar Rp524,7  miliar dengan menyerap tenaga kerja 5.727 orang, sedangkan IUIPHHK baru yang telah diterbitkan sampai bulan Januari 2007 yaitu sebanyak 2 unit dengan investasi sebesar Rp73,3 miliar danmenyerap tenaga kerja sebanyak 1.250 orang. Sampai dengan bulanApril 2007 persetujuan prinsip dalam rangka IU-IPHHK baru sebanyak 8 unit dengan total investasi Rp729,4 miliar dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 4.363 orang. Izin perluasan IPHHK yang telah diterbitkan pada tahun 2006 sebanyak 2 unit dengan total investasi sebesar Rp20,8 miliar dan tenaga kerja 1.027 orang, dan sampai bulan Maret 2007 sebanyak 4 unit dengan total investasi sebesar Rp287,6 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.119 orang. Dalam proses izin perluasan usaha IPHHK sebanyak 12 unit dengan tambahan investasi sebanyak Rp166,6 miliar dan tenaga kerja sebanyak 2.841 orang.

Volume ekspor sampai dengan September 2006 untuk panel kayu sebesar 2,2 juta m3 dengan nilai devisa US$942,0 juta dan untuk kayu olahan (wood working) sejumlah 1,4 juta m3 dengan nilai devisa US$779,8 juta. Pada periode ekspor tahun 2006 nilai panel kayu mengalami peningkatan US$422/m3 dari US$366/m3 pada tahun 2005. Sedangkan wood working mengalami peningkatan dari US$533/m3 pada tahun 2005 menjadi US$543/m3.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan alam, antara lain melalui pembinaan masyarakat desa hutan (PMDH) oleh pemegang hak pengusahaan hutan/HPH (di luar Jawa), pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) oleh Perum Perhutani (di Jawa), serta hutan kemasyarakatan (HKm). Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat setempat, realisasi pelaksanaan pembangunan model pengelolaan hutan meranti (PMUHM), sampai dengan tahun 2007 adalah sebanyak 387,8 ribu tanaman pada lahan seluas 1,5 ribu ha, dengan lokasi di provinsi Sumatera Barat 93 ribu (419 ha), di provinsi Kalimantan Barat sebanyak 87,1 ribu tanaman pada lahan seluas 392,4 ha, di provinsi Kalimantan Timur sebanyak 80,6 ribu tanaman pada lahan seluas 114,5 ha dan provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 127 ribu tanaman pada lahan seluas 572 ha. Pembinaan masyarakat desa hutan (PMDH) sampai dengan tahun 2006/2007 telah dilakukan di 21 provinsi yang melibatkan 592 desa dengan jumlah 13.754 KK.

Untuk mendukung langkah pengentasan kemiskinan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 juga telah diatur kesempatan berusaha bagi masyarakat. Masyarakat setempat dapat memperoleh akses yang lebih luas ke sumber daya hutan produksi melalui pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR). Peraturan pemerintah itu juga memberikan perhatian dalam rangka pembiayaan masyarakat setempat antara lain melalui pengakuan (rekognisi) hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan desa (HD).Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam dengan prioritas pada 60 DAS dan sisa sejumlah 398 DAS sebagai prioritas selanjutnya. Sejalan dengan itu rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk mengimbangi laju degradasi. Selanjutnya, pelindungan dan konservasi sumber daya alam untuk memberantas pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal.

Langkah ini mendapat dukungan negara-negara konsumen kayu, LSM internasional dan internasional yang tertuang dalam berbagai bentuk kerja sama, baik regional ASEAN maupun internasional.

Dalam rangka peningkatan hasil hutan nonkayu, terus ditingkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam. Dalam kaitan itu, telah dilakukan (1) pemantapan dan konsultasi publik peraturan perundang-undangan dalam bidang pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; (2) pelaksanaan seminar nasional pemanfaatan jasa lingkungan hutan dan identifikasi dan prospek pelaksanaan pemanfaatan kawasan konservasi untuk perdagangan karbon; kajian bersama pemanfaatan pariwisata alam dengan pengusaha pariwisata alam, masyarakat, koperasi dan BUMN; (3) penyusunan data base objek dan daya tarik wisata alam, dan buku

informasi peluang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi; (4) promosi wisata alam dan pendidikan konservasi sumber daya alam hutan dan ekosistem; (5) penyusunan master planjasa lingkungan dan pariwisata alam tingkat kawasan di 4 lokasi; (6) penyempurnaan dan pemantapan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; dan (7) penyusunan peraturan Menteri Kehutanan tentang izin usaha pemanfaatan jasa izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air.

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan

Dengan hasil yang telah dicapai tersebut, langkah kebijakan masih akan diteruskan sampai dengan akhir tahun 2007 sesuai dengan yang direncanakan. Dalam rangka lebih meningkatkan ketersediaan pangan khususnya padi, untuk mengantisipasi adanya gejolak harga beras yang terjadi sejak akhir tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2007, target produksi beras tahun 2007 ditambah sebesar 2 juta ton beras atau setara dengan 3,1 juta ton gabah kering giling sehingga produksi diharapkan mencapai 58,1 juta ton gabah kering giling. Keseriusan untuk melakukan pengawalan, baik dari aspek benih dalam jumlah mencukupi maupun mutu yang baik sedang terus dilakukan. Dengan kemunduran tanam pada awal tahun 2007, pencapaian produksi diperkirakan akan terjadi sampai dengan awal tahun 2008. Untuk itu, dalam tahun 2008 sasaran peningkatan produksi padi ditargetkan meningkat sebesar 5 persen dari produksi tahun 2007.

Dengan pertumbuhan produksi ini, revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan menetapkan sasaran pertumbuhan PDB tahun pertanian secara luas pada tahun 2008 sebesar 3,7 persen dan yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Sasaran ini diwujudkan pada(1) meningkatnya produksi pangan; (2) meningkatnya produksi perikanan sebesar 6,5 persen; (3) meningkatnya produk industri kayu

dan hasil hutan sebesar 5,0 persen; (4) meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya keragaman/diversifikasi usaha ekonomi diperdesaan, agar kemiskinan di perdesaan semakin berkurang; dan (5) menata kembali ketimpangan penguasaan dan penggunaan tanah

yang lebih adil.

Untuk itu, fokus pembangunan yang akan dilakukan adalah (1) peningkatan produksi pangan dan akses rumah tangga terhadap pangan; (2) peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian, perikanan dan kehutanan; (3) perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi perdesaan; (4) peningkatan kualitas pengelolaan hutan dan lingkungan; dan (5) pembaharuan agraria nasional.

Dalam rangka meningkatan produksi pangan dan akses rumah tangga terhadap pangan, dukungan penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam bentuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi desa dan tingkat usaha, tata air mikro, jalan usaha tani dan jalan produksi serta pencetakan sawah akan dilakukan serta bantuan benih/bibit kepada petani. Peningkatan penanganan pascapanen dan pengolahan pangan; penyediaan subsidi bunga kredit ketahanan pangan, subsidi pupuk dan benih, serta dana alokasi khusus untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, akan dilakukan pula pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina, serta peningkatan keamanan pangan. Peningkatan produksi daging dilakukan dengan pengembangan pembibitan sapi.

Peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian akan dilakukan dengan (1) revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan (UPJA) dan kelompok UPJA (KUPJA); (2) pengembangan pertanian terpadu tanaman ternak, kompos, dan biogas; (3) pelanjutan peremajaan tanaman perkebunan rakyat; (4) penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis; (5) pengembangan desa mandiri energi yang didukung dengan penyediaan subsidi bunga penyediaan energi nabati dan revitalisasi perkebunan; (6) penyediaan dana alokasi khusus untuk mendukung pengembangan agribisnis; serta (7) pembentukan/pengaktifan kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang diiringi pula dengan magang, pelaksanaan sekolah lapang, serta peningkatan fungsi 28,5 ribu penyuluh, dan tambahan 10.000 penyuluh baru serta renovasi 268 unit BPP.

Peningkatan produksi perikanan dan pendapatan nelayan, pembudi daya ikan dan masyarakat pesisir akan dilakukan dengan (1) pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan dengan target terbinanya dan berkembangnya sistem usaha perikanan; (2) pengembangan dan penyelenggaraan karantina perikanan dan sistempengelolaan kesehatan ikan dengan target terselenggaranya pemantauan kesehatan ikan; (3) penyelenggaraan revitalisasi perikanan; (4) peningkatan sistem penyuluhan dan pengembangan SDM kelautan dan perikanan; (5) penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor hasil perikanan; (6) peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan di balai benih  dan pelabuhan perikanan serta masukan produksi lain; (7) peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan melalui sistem rantai dingin (cold chain); (8) pengembangan rekayasa teknologi terapan perikanan; (9) pengelolaan sumber daya akan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP);(10) pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan di kawasan konservasi laut daerah, UPT konservasi serta terselenggaranya pemberdayaan lingkungan berbasis masyarakat, pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk; dan (11) peningkatan koordinasi dan peran Indonesia pada forum kerja sama regional dan internasional.

Dalam rangka peningkatan kualitas pertumbuhan kehutanan akan dilakukan dengan (1) pengembangan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat; (2) pengelolaan hutan produksi yang tidak  dibebani hak/izin pemanfaatan; (3) pengembangan pengelolaan/pemanfaatan hutan alam dengan target meningkatnya  manajemen IUPHHK; (4) restrukturisasi industri primer kehutanan dengan target terfasilitasinya peningkatan produksi industri pengolahan hasil hutan dan efisiensi pemanfaatan bahan baku sebesar 5 persen; dan (5) penerbitan peredaran hasil hutan dengan target terkendalinya aliran hasil hutan, baik volume maupun jenis sesuai dengan data fisik/penerimaan iuran kehutanan.

Selanjutnya, untuk mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga pertanian dan perdesaan dilakukan upaya diversifikasi usaha ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dengan melakukan (1) mekanisasi kegiatan produksi pertanian pascapanen dan pengolahan hasil pertanian; (2) penguatan kelembagaan ekonomi petani dan pengembangan agroindustri perdesaan; (3) penyediaan dana melalui koperasi untuk pengadaan sarana produksi yang didukung pula dengan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, yang didukung pemantapan kelembagaan pemerintah desa dan peningkatan kapasitas aparat pemda; (4) peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan; (5) penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa; dan (6) penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna, dukungan pengembangan potensi perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan, yang didukung dengan pembangan prasarana dan sarana di 65 kawasan agropolitan di 32 provinsi serta percepatan pembangunan kawasan produksi di daerah tertinggal dan percepatan pembangunan pusatpertumbuhan daerah tertinggal. Langkah itu didukung pula dengan peningkatan infrastruktur perdesaan skala kawasan termasuk kawasan ekstransmigrasi 100 kawasan dan percepatan pembangunan listrik tenaga alternatif (solar home system) di desa-desa yang belum memiliki jaringan.

Langkah-langkah di atas akan didukung pula dengan pembaharuan agraria nasional dengan melanjutkan langkah (1) pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); redistribusi tanah (termasuk pemetaan untuk mendukung Program Pembaharuan Agraria Nasional/PPAN) serta inventarisasi P4T; (2) pengendalian dan pemberdayaan kepemilikan tanah di kabupaten/kota; dan (3) pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan di kabupaten/kota.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha pertanian dan daya dukung alam dan lingkungan dilakukan langkah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hutan dan lingkungan melalui (1) pengendalian kebakaran hutan untuk menurunkan hot spot; (2) rehabilitasi hutan dan lahan dengan target tersusunnya rencana teknis rehabilitasi hutan dan lahan dan terselenggaranya rehabilitasi hutan di daerah rawan banjir; (3) pembangunan KPH dengan target ditetapkannya KPH model; dan (4) pengelolaan taman nasional model dengan target terwujudnya kelembagaan pengelolaan kolaboratif di taman nasional model, serta terlaksananya kegiatan pengembangan taman nasional dalam rangka debt nature swap(DNS).

DAFTAR PUSTAKA

Suryo.2004.Revitalisasi  Pertanian.Indobook

http://bappenas.go.id/files/5813/5228/3225/bab-19revitalisasi-pertanian__20090202212311__1757__18

http://dirga.blogspot.com/34877?revitalisasi_hutan_pertanian_perairan/

Tag : Makalah